GLOBALJAMBI.CO.ID – Skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu yang pemerintah hadirkan sebagai solusi bagi tenaga honorer kini justru memunculkan berbagai pertanyaan. Alih-alih memberi kepastian, kebijakan tersebut memicu kekhawatiran terkait gaji, status kepegawaian, hingga masa depan jutaan tenaga non-ASN di Indonesia.
Pada awalnya, pemerintah merancang skema PPPK Paruh Waktu untuk mengakomodasi tenaga honorer yang telah masuk dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN), tetapi belum memperoleh formasi PPPK Penuh Waktu. Melalui langkah ini, pemerintah berharap dapat mencegah gelombang pemutusan hubungan kerja sekaligus mempertahankan layanan publik.
Namun, seiring berjalannya waktu, berbagai persoalan mulai bermunculan. Akibatnya, banyak tenaga honorer mempertanyakan efektivitas kebijakan tersebut.
Status PPPK Paruh Waktu Masih Belum Jelas
Salah satu persoalan yang paling sering mendapat sorotan adalah ketidakjelasan arah karier PPPK Paruh Waktu. Hingga kini, pemerintah belum menetapkan jadwal yang pasti terkait proses pengangkatan menjadi PPPK Penuh Waktu.
Selain itu, banyak pegawai merasa status mereka berada dalam posisi yang menggantung. Mereka memang memperoleh pengakuan sebagai bagian dari ASN, tetapi belum menikmati hak dan kepastian karier yang setara dengan PPPK Penuh Waktu.
Karena itu, berbagai organisasi tenaga honorer terus mendesak pemerintah agar segera menyusun mekanisme yang jelas, transparan, dan terukur.
Daerah Kesulitan Membayar Gaji
Di sisi lain, persoalan anggaran daerah juga menjadi tantangan besar. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencatat sejumlah pemerintah daerah mengaku belum memiliki kemampuan fiskal yang cukup untuk membayar gaji guru PPPK Paruh Waktu secara optimal.
Akibat kondisi tersebut, pemerintah pusat harus turun tangan untuk membantu pembiayaan di sejumlah wilayah. Bahkan, beberapa daerah mengalami keterlambatan pembayaran gaji hingga berbulan-bulan.
Tidak hanya itu, sejumlah guru juga mengaku menerima penghasilan yang lebih rendah dibandingkan saat mereka masih berstatus tenaga honorer. Kondisi ini tentu menimbulkan kekecewaan karena perubahan status yang seharusnya meningkatkan kesejahteraan justru tidak memberikan dampak signifikan terhadap pendapatan mereka.
Sistem ASN Dinilai Semakin Rumit
Sementara itu, sejumlah pakar hukum administrasi negara dan anggota DPR menilai sistem kepegawaian saat ini semakin kompleks. Kehadiran berbagai kategori ASN, mulai dari PNS, PPPK Penuh Waktu, hingga PPPK Paruh Waktu, menciptakan lapisan birokrasi baru yang berpotensi memunculkan ketimpangan.
Menurut mereka, perbedaan hak, penghasilan, dan jenjang karier antarstatus ASN dapat memperlebar kesenjangan kesejahteraan di lingkungan pemerintahan.
Oleh sebab itu, sejumlah pihak mulai mengusulkan penyederhanaan sistem ASN. Mereka mendorong pemerintah untuk kembali menerapkan satu jenis ASN Penuh Waktu sehingga seluruh pegawai memperoleh hak, kesempatan karier, dan perlindungan yang setara.
BKN Buka Peluang Pengangkatan Penuh Waktu
Meski polemik terus berkembang, BKN memastikan PPPK Paruh Waktu tetap memiliki ruang dalam sistem kepegawaian nasional. Selama instansi masih membutuhkan tenaga kerja dan kontrak kerja masih berlaku, pegawai dapat terus menjalankan tugasnya.
Selain itu, pemerintah juga membuka peluang peningkatan status menjadi PPPK Penuh Waktu. Namun, pemerintah akan menjalankan proses tersebut secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan instansi serta kemampuan fiskal masing-masing daerah.
Karena itu, para tenaga non-ASN kini menunggu langkah konkret pemerintah. Mereka berharap evaluasi yang berlangsung tidak hanya menghasilkan perbaikan administratif, tetapi juga menghadirkan kepastian status, jaminan kesejahteraan, dan masa depan karier yang lebih jelas.
Dengan berbagai persoalan yang masih muncul, polemik PPPK Paruh Waktu diperkirakan akan terus menjadi perhatian publik. Terlebih lagi, kebijakan ini menyangkut nasib ratusan ribu tenaga honorer yang selama ini menjadi tulang punggung pelayanan publik di berbagai daerah.
