GLOBALJAMBI. CO. ID, KERINCI — Proyek strategis nasional perluasan Bandara Depati Parbo kembali menuai sorotan keras. Di tengah kekecewaan publik atas kualitas pengerjaan sebelumnya, kontraktor lama yang dinilai gagal justru kembali dipercaya menggarap proyek tahun 2025. Masyarakat, aktivis, hingga tokoh daerah kini mendesak Menteri Perhubungan RI turun langsung memeriksa proyek yang diduga dikerjakan asal jadi.
Proyek sebelumnya yang digarap perusahaan tersebut meliputi drainase, hingga landasan parkir pesawat, namun hasilnya dianggap sangat mengecewakan. Area parkir pesawat kini banyak yang mengalami retakan meski belum lama digunakan. Sistem irigasi di sekitar apron juga disebut tak berfungsi optimal, dibuat sekadarnya tanpa perhitungan teknis yang matang.
“cor untuk parkir sebagian ada yang retak, Belum lagi jalan akses bandara yang ditimbun asal-asalan. Ini jelas pekerjaan tidak profesional,” ungkap seorang tokoh masyarakat yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Sorotan juga datang dari warga Kerinci, yang menyebut pengadaan proyek ini sarat kejanggalan. “Kontraktor yang hasil pengerjaannya tidak bagus, malah diberi proyek strategis lagi. Sistem pengawasan dan evaluasi penyedia jasa jelas-jelas lemah, ini membuka ruang konflik kepentingan yang sangat merugikan negara,” ujar Pratama.
Ia menegaskan bahwa proyek bandara bukan proyek kecil, melainkan menyangkut keselamatan dan pelayanan publik jangka panjang. Oleh karena itu, pihak Kementerian Perhubungan harus segera melakukan audit menyeluruh terhadap semua proyek yang sudah dan sedang dikerjakan oleh kontraktor tersebut.
“Silakan turun langsung ke lapangan. Cek fisik cor parkir pesawat, bandara, drainase, bangunan terminal, dan jalan akses. Nyaris semuanya tidak sesuai spesifikasi. Kalau dibiarkan, kita sedang menormalisasi kegagalan,” tegasnya.
Kini publik menanti langkah konkret dari pemerintah pusat, khususnya Menteri Perhubungan RI, untuk memastikan bahwa proyek vital ini tak menjadi ajang pemborosan uang rakyat dan ladang korupsi terselubung. Transparansi dan akuntabilitas mutlak dibutuhkan demi menjaga kepercayaan masyarakat dan menjamin keselamatan transportasi udara di wilayah Jambi.(adi)
