GLOBALJAMBI.CO.ID – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) langsung mengguncang sektor bangunan di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Dampaknya terasa cepat, terutama pada harga material seperti pasir dan batu yang kini melonjak tajam hingga 60 persen.
Kondisi ini tidak hanya menekan pelaku usaha, tetapi juga membebani masyarakat yang tengah membangun rumah atau menjalankan proyek kecil. Selain itu, lonjakan harga tersebut memicu kekhawatiran akan melambatnya aktivitas pembangunan di daerah.
Harga Material Melonjak Tajam, Bebani Masyarakat
Di lapangan, para pedagang dan penyedia material langsung menyesuaikan harga. Akibatnya, masyarakat harus mengeluarkan biaya jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya. Bahkan, banyak warga mulai mempertimbangkan ulang rencana pembangunan mereka.
Selain itu, kenaikan ini tidak terjadi secara bertahap, melainkan berlangsung cepat dalam waktu singkat. Oleh karena itu, daya beli masyarakat pun ikut tertekan, terutama bagi kalangan menengah ke bawah.
Biaya Operasional Naik, Ongkos Angkut Ikut Terkerek
Seiring kenaikan harga BBM, para sopir dump truk langsung menghadapi lonjakan biaya operasional. Mereka kemudian menaikkan ongkos angkut untuk menutupi biaya bahan bakar yang semakin mahal.
“Sekarang biaya jalan makin tinggi karena solar mahal. Jadi kami harus menaikkan ongkos angkut, dan otomatis harga pasir serta batu ikut naik,” ujar seorang sopir dump truk, Sabtu (25/5/2026).
Selain itu, frekuensi pengangkutan juga menurun. Jika sebelumnya sopir bisa melakukan beberapa kali pengiriman dalam sehari, kini mereka hanya mampu satu hingga dua kali perjalanan.
Permintaan Menurun, Proyek Mulai Tertunda
Di sisi lain, kenaikan harga material langsung menekan permintaan pasar. Banyak pembeli memilih menunda pembangunan karena biaya yang semakin tidak terjangkau.
Akibatnya, aktivitas distribusi material ikut melambat. Para sopir dan pelaku usaha pun mulai merasakan penurunan pendapatan. Kondisi ini berpotensi memperlambat pertumbuhan sektor konstruksi di daerah.
Oleh sebab itu, masyarakat berharap pemerintah daerah bersama DPRD segera mengambil langkah konkret. Mereka menginginkan solusi yang mampu menstabilkan harga, sehingga sektor pembangunan tetap berjalan dan tidak semakin membebani warga.
