GLOBALJAMBI.CO.ID, JAMBI – Publik di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh tengah dihebohkan oleh kemunculan sosok berinisial “R”, yang disebut-sebut menjadi koordinator lapangan proyek Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) di Kota Sungai Penuh.
Yang mengejutkan, “R” bukanlah pejabat struktural, apalagi Aparatur Sipil Negara (ASN), melainkan hanya tenaga honorer di salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci.
Namun, di balik statusnya yang rendah secara administratif, “R” justru dikabarkan memiliki kendali besar dalam pelaksanaan proyek bernilai ratusan juta rupiah tersebut.
Kabar ini pun memantik perhatian publik dan memunculkan berbagai tanda tanya. Bagaimana mungkin seorang honorer di Pemkab Kerinci bisa memiliki pengaruh begitu kuat dalam proyek nasional yang dilaksanakan di wilayah administrasi Kota Sungai Penuh?
“Kita sudah telusuri, dan informasi yang kita peroleh cukup mengejutkan. Sosok ‘R’ ini memang bukan ASN, tapi justru disebut-sebut menjadi orang kunci dalam koordinasi proyek P3-TGAI,” ungkap Jul, salah seorang aktivis di Kerinci, Jumat (7/11).
Menurut Jul, keterlibatan “R” tidak sebatas komunikasi biasa. Beberapa kelompok pelaksana atau kelompok tani penerima program bahkan mengaku bahwa setiap arahan teknis maupun administrasi proyek selalu dikaitkan dengan nama “R”.
“Nama R itu selalu muncul dalam pembicaraan. Hampir semua kelompok tani bilang mereka berkoordinasi dengan R, bukan dengan pihak resmi dari BWSS atau dinas terkait,” ujarnya.
Lebih jauh, Jul mengungkapkan bahwa “R” juga aktif merespons kritik publik.
Setiap kali muncul suara penolakan atau dugaan penyimpangan proyek, sosok ini disebut kerap turun langsung menemui pihak yang bersuara.
“Kalau ada yang kritik atau menyoroti proyek, ‘R’ ini yang muncul duluan. Bukan pejabat resmi, tapi gayanya seperti punya kuasa penuh. Ini janggal dan berpotensi melanggar mekanisme resmi proyek pemerintah,” tegas Jul.
Ia mendesak agar Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) VI segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan proyek P3-TGAI di Sungai Penuh.
Menurutnya, keberadaan figur tidak resmi yang berperan layaknya pejabat bisa membuka ruang penyimpangan dan memperlemah transparansi publik.
“P3-TGAI ini program bagus, tapi kalau dikoordinir oleh orang yang tidak punya kewenangan, ini jelas berbahaya. BWSS VI harus turun tangan memastikan semua berjalan sesuai aturan, bukan berdasarkan pengaruh individu tertentu,” tegasnya.
Publik kini menanti sikap resmi BWSS VI dan pihak Kementerian PUPR, apakah akan menindaklanjuti dugaan keterlibatan “R” ini atau justru membiarkan praktik yang dapat merusak integritas pelaksanaan proyek pemerintah.(Adi)
