GLOBALJAMBI.COM, Jambi – Puluhan ribu kader desa di Provinsi Jambi menghadapi ancaman serius terancam tidak akan menerima gaji pada akhir Tahun 2024 ini. Bagaimana tidak, hal ini menyusul belum cairnya dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) dari Pemerintah Provinsi Jambi untuk tahap II tahun 2024.
Kondisi ini membuat para kader desa khawatir, terutama menjelang akhir tahun, ketika kebutuhan ekonomi biasanya meningkat.
Seorang kader desa di Provinsi Jambi, yang enggan disebutkan namanya, mengungkapkan kekecewaannya terhadap situasi tersebut. “Kami ini bekerja di lapangan, mengabdi untuk masyarakat, tetapi sampai sekarang gaji belum juga cair. Sudah beberapa bulan kami menunggu,” ujarnya.
Ditambahkannya bahwa masalah ini terjadi akibat lambannya proses pencairan anggaran di tingkat provinsi. “Kami sudah berkali-kali menyampaikan aspirasi kepada pemerintah, namun hingga kini belum ada solusi yang konkret. Jika tidak segera diselesaikan, akan berdampak pada kinerja kami di lapangan,” bebernya.
Hal senada disampaikan oleh salah seorang Kades yang enggan disebutkan namanya, dimana menurut informasi yang dihimpun, keterlambatan pencairan dana ini disebabkan oleh permasalahan administrasi di tingkat provinsi. Berdasarkan informasi yang didapat, bahwa diduga Dana Bagi Hasil dari pusat hingga sejauh ini belum masuk ke Kas Keuangan Daearah Provinsi Jambi.
“Begitu juga di setiap Kabupaten, belum juga masuk ke Kas Daerah, sehingga terancam akan tidak cairnya Dana BKBK Tahap II,” bebernya.
Padahal sambung Kades, Dana BKBK Provinsi Tahap II ini peruntukannya digunakan untuk pembayaran gaji para Kader yang ada di Desa. Sementara kondisi saat ini, ditengah Dana yang tak kunjung ada kepastian, para Kades malah di desak oleh Kader di Desa untuk membayar gaji mereka.
“Ini dilema yang kami alamai para Kades saat ini, suatu sisi kami kasian melihat para Kader yang susah payah selama ini turun kemasyarakat bekerja, namun tak menerima imbalan,” ungkapnya.
Para Kades mendesak agar pemerintah untuk segera menyelesaikan masalah tersebut. “Kader desa adalah ujung tombak pembangunan di desa. Kalau mereka tidak mendapatkan haknya, dampaknya akan sangat besar bagi masyarakat,” tegasnya.
Para kader desa berharap pemerintah segera memberikan solusi agar dana bantuan bisa dicairkan sebelum akhir tahun. Jika tidak, ancaman mogok kerja dari para kader desa mungkin tidak terhindarkan, yang akan berdampak pada pelayanan masyarakat di tingkat desa.
Puluhan ribu kader desa di Jambi kini hanya bisa berharap pemerintah provinsi segera memenuhi janji tersebut agar mereka dapat melanjutkan tugas tanpa tekanan finansial.(Adi)
