GLOBALJAMBI.CO.ID – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Semut Merah mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi memeriksa proyek pembangunan tanggul dan normalisasi Sungai Batang Merao di Kabupaten Kerinci.
Desakan tersebut muncul saat LSM Semut Merah menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kejati Jambi, Kamis (8/10/2026). Mereka menyoroti proyek Tahun Anggaran 2026 yang memiliki nilai anggaran sekitar Rp15 miliar.
Dalam aksi tersebut, massa meminta Kejati Jambi melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap pelaksanaan proyek. Mereka juga meminta aparat memastikan kesesuaian pekerjaan di lapangan dengan dokumen kontrak dan ketentuan teknis.
LSM Semut Merah Soroti Volume dan Material Proyek
Dalam orasinya, perwakilan LSM Semut Merah meminta Kejati Jambi melakukan pemeriksaan serta verifikasi teknis terhadap pembangunan tanggul dan normalisasi Sungai Batang Merao.
Selain itu, mereka meminta pemeriksa mengecek volume pekerjaan secara langsung. Menurut mereka, pemeriksaan tersebut penting untuk memastikan pekerjaan di lapangan sesuai dengan volume yang tercantum dalam kontrak.
Selanjutnya, LSM Semut Merah meminta pemeriksa mengecek material yang di gunakan kontraktor. Mereka juga mendorong pemeriksaan mutu dan spesifikasi material agar sesuai dengan dokumen kontrak serta standar teknis yang berlaku.
Tidak hanya itu, LSM Semut Merah meminta pihak terkait membuka informasi proyek yang dapat masyarakat akses. Menurut mereka, transparansi menjadi bagian penting dalam pengawasan pembangunan yang menggunakan anggaran negara.
Karena itu, mereka meminta aparat pengawasan dan aparat penegak hukum (APH) menindaklanjuti laporan masyarakat secara objektif, profesional, dan transparan.
Apabila pemeriksaan menemukan pelanggaran kontrak, kekurangan volume, ketidaksesuaian spesifikasi teknis. Atau dugaan kerugian negara, LSM Semut Merah meminta aparat menindaklanjutinya sesuai ketentuan hukum.
Aldi: Kualitas Tanggul Berkaitan dengan Keselamatan Warga
Ketua LSM Semut Merah, Aldi, mengatakan aksi tersebut menunjukkan kepedulian pihaknya terhadap kualitas pembangunan daerah. Khususnya proyek yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar.
Menurut Aldi, pembangunan tanggul dan normalisasi Sungai Batang Merao memiliki arti penting bagi masyarakat yang tinggal di sekitar aliran sungai.
“Kami melakukan aksi ini sebagai bentuk kepedulian terhadap mutu pembangunan di daerah yang menghabiskan uang negara belasan miliar rupiah. Jika proyek tersebut di kerjakan dengan asal-asalan, tentu dapat berdampak fatal terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar bantaran Sungai Batang Merao, terutama jika terjadi banjir,” ujar Aldi.
Lebih lanjut, Aldi menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal persoalan tersebut. Bahkan, LSM Semut Merah berencana kembali menggelar aksi jika Kejati Jambi tidak memberikan perhatian serius terhadap laporan mereka.
“Kami akan turun aksi demonstrasi lagi dalam waktu dekat jika laporan kami tidak di tanggapi dengan serius oleh pihak Kejati Jambi. Ini menyangkut hidup orang banyak yang tinggal di bantaran Sungai Batang Merao. Proyek ini juga menghabiskan belasan miliar rupiah yang berasal dari uang rakyat. Jadi, kami akan mengawal masalah ini sampai tuntas,” tegasnya.
Laporan Resmi Masuk ke PTSP Kejati Jambi
Setelah menyampaikan aspirasi secara damai di halaman Kejati Jambi, Aldi bersama peserta aksi kemudian menuju ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kejati Jambi.
Di ruangan tersebut, mereka menyerahkan laporan secara resmi kepada pihak Kejati Jambi. Selanjutnya, pihak Kejati Jambi dapat menindaklanjuti laporan tersebut sesuai mekanisme dan kewenangan yang berlaku.
LSM Semut Merah berharap laporan itu mendorong pemeriksaan menyeluruh terhadap proyek pembangunan tanggul dan normalisasi Sungai Batang Merao Tahun Anggaran 2026.
Mereka juga meminta aparat memeriksa seluruh aspek pekerjaan, mulai dari volume, material, mutu. Spesifikasi teknis, hingga kesesuaian pelaksanaan proyek dengan dokumen kontrak.
Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh kepastian mengenai kualitas pekerjaan sekaligus penggunaan anggaran negara dalam proyek tersebut.
Hingga berita ini di terbitkan, pihak pelaksana proyek dan instansi terkait belum memberikan keterangan resmi mengenai laporan serta dugaan yang di sampaikan LSM Semut Merah.
