Bapenda dan Dishub Diminta Buka-Bukaan Terkait PAD Festival Sungai Penuh

Avatar photo

- Jurnalis

Kamis, 19 November 2026 - 11:00 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

GLOBALJAMBI.CO.ID – Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Festival HUT ke-18 Kota Sungai Penuh kembali menuai sorotan. Kali ini, publik meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh. Membuka secara transparan seluruh hasil penerimaan dari kegiatan festival tersebut.

Desakan ini muncul setelah pihak ketiga selaku pengelola festival, Noprianto Dahmunir, mengungkapkan bahwa. Pihaknya telah menyetorkan kontribusi PAD lebih dari Rp1,9 juta kepada pemerintah daerah sesuai perhitungan Bapenda.

Pernyataan tersebut justru memunculkan pertanyaan baru di tengah masyarakat. Pasalnya, tarif sewa lapak selama festival berkisar Rp3 juta hingga Rp7 juta per pedagang. Bahkan, salah seorang pedagang mengaku membayar Rp5,5 juta untuk satu tenda berukuran 5×5 meter.

Dengan nilai sewa yang bervariasi dan jumlah pedagang yang berpartisipasi. Publik mempertanyakan bagaimana Bapenda menghitung kontribusi PAD hingga hanya mencapai Rp1,9 juta lebih.

Masyarakat menilai Bapenda perlu menjelaskan secara terbuka dasar perhitungan tersebut. Agar publik mengetahui mekanisme penetapan kontribusi dan potensi penerimaan daerah dari kegiatan festival.

Bapenda Di minta Jelaskan Perhitungan PAD Rp1,9 Juta

Publik meminta Bapenda Kota Sungai Penuh tidak hanya menyampaikan angka setoran. Tetapi juga membuka dasar perhitungan yang melatar belakangi penetapan kontribusi PAD dari pengelolaan lapak festival.

“Pertanyaan mendasar yang kini muncul. Berapa sebenarnya potensi penerimaan daerah dari aktivitas penyewaan lapak tersebut,” Ujar Yudi.

Baca Juga :  Wabup Murison Hadiri HUT ke-27 Sarolangun, Perkuat Sinergi Pembangunan Antar Daerah

Selain itu, masyarakat juga meminta penjelasan mengenai komponen biaya yang harus pengelola keluarkan selama festival berlangsung.

“Mulai dari biaya pembuatan dan penyediaan satu lapak, pembangunan tenda, kebutuhan operasional. Biaya panggung, sistem suara, hingga honor artis nasional yang mengisi acara,” jelasnya.

Sebab, pihak ketiga sebelumnya menyampaikan bahwa mereka mengelola festival secara mandiri. Tanpa menggunakan atau membebankan anggaran kepada APBD.

Mereka juga menggelar beberapa item perlombaan, menghadirkan artis nasional. Serta menyelenggarakan berbagai hiburan untuk masyarakat.

Karena itu, publik meminta Bapenda menjelaskan bagaimana mereka menghitung kontribusi PAD. Dengan mempertimbangkan mekanisme pemanfaatan lapak dan aktivitas komersial selama festival.

Dengan keterbukaan tersebut, masyarakat dapat memahami gambaran penerimaan, biaya penyelenggaraan. Serta keuntungan atau kerugian yang mungkin muncul dari kegiatan tersebut.

Dishub Di minta Publikasikan Hasil Retribusi Parkir Festival

Tidak hanya Bapenda, Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh juga mendapat desakan untuk membuka hasil pengelolaan parkir selama Festival HUT ke-18 berlangsung.

Sebelumnya, Noprianto Dahmunir menegaskan bahwa pihak ketiga tidak mengelola distribusi parkir. Menurutnya, Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh sepenuhnya memegang pengelolaan parkir selama festival.

Pernyataan tersebut membuat publik mempertanyakan berapa total penerimaan dari aktivitas parkir selama kegiatan berlangsung.

Masyarakat meminta Dinas Perhubungan mempublikasikan jumlah kendaraan yang masuk, tarif parkir yang berlaku. Total penerimaan, serta jumlah retribusi yang masuk ke kas daerah.

Selain itu, Dinas Perhubungan juga perlu menjelaskan mekanisme pemungutan dan pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan parkir di lapangan.

“Jangan sampai aktivitas parkir yang berlangsung selama festival dengan melibatkan banyak pengunjung. Justru tidak memberikan kontribusi maksimal terhadap PAD Kota Sungai Penuh,” tegasnya.

Baca Juga :  Belum Setahun, Proyek Aspal Rp 7,7 M Dinas PUPR di KM 10 Sungai Liuk Sudah Mengelupas

“Melalui keterbukaan data tersebut, masyarakat dapat mengetahui secara jelas. Berapa penerimaan daerah dari sektor parkir selama festival,” tambahnya.

DPRD Di minta Panggil Bapenda dan Dishub, PAD Harus Jadi Perhatian

Persoalan ini juga memunculkan desakan kepada DPRD Kota Sungai Penuh. Agar menjalankan fungsi pengawasan terhadap dua organisasi perangkat daerah tersebut.

Publik meminta DPRD memanggil Kepala Bapenda dan Kepala Dinas Perhubungan untuk mengikuti rapat dengar pendapat (RDP). Guna menjelaskan seluruh penerimaan PAD dari Festival HUT ke-18 Kota Sungai Penuh.

“Dalam forum tersebut, DPRD perlu meminta Bapenda memaparkan dasar perhitungan setoran Rp1,9 juta lebih dari pihak ketiga. Sementara itu, Dinas Perhubungan harus menyampaikan laporan penerimaan retribusi parkir selama festival,” tegas Yudi.

Tidak hanya itu, DPRD juga perlu meminta kedua OPD membuka dokumen pendukung. Agar masyarakat memperoleh informasi yang akurat dan dapat di pertanggung jawabkan.

Langkah ini penting karena PAD merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Yang dapat mendukung pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat.

“Apalagi, festival yang memanfaatkan ruang publik dan menghadirkan aktivitas ekonomi berskala besar. seharusnya mampu memberikan manfaat nyata bagi daerah,” ucapnya.

Oleh karena itu, transparansi penerimaan dan pengelolaan keuangan tidak boleh menjadi persoalan yang terabaikan.

Publik tidak sedang mempersoalkan penyelenggaraan festival sebagai hiburan masyarakat. Namun, masyarakat berhak mengetahui berapa uang yang berputar, berapa biaya yang pengelola keluarkan, berapa kontribusi yang masuk ke kas daerah. Serta bagaimana pemerintah mempertanggung jawabkan seluruh penerimaan tersebut.

Kini, masyarakat menunggu keterbukaan Bapenda dan Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh. DPRD pun di harapkan segera menjalankan fungsi pengawasannya. Agar setiap potensi PAD dapat pemerintah daerah kelola secara maksimal, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Berita Terkait

Tilawah Terbaik Asal Kerinci Diduga Dibully Kepsek, Orang Tua Minta Dinas Pendidikan Turun Tangan
Lelang Kendaraan Dinas Rusak Berat, Pemkab Kerinci Raup PAD Rp 668,34 Juta
Jadi Narasumber Orientasi PPPK Formasi Guru, Wabup Murison Beri Pesan Menyentuh
Pihak Ketiga Buka Suara! Biaya Sampah Sudah Disetor ke LH, Parkir Dikelola Dishub
Usai Raup Untung Ratusan Juta, Pihak Ketiga Tinggalkan Lapangan Hancur dan Sampah Berserakan
Tinjau Banjir Lubuk Suli, Bupati Kerinci Monadi Turun Langsung Pastikan Kondisi Warga
Tanggul Sungai Batang Merao Jebol, Ratusan Rumah di Kerinci Terendam Banjir hingga 2 Meter
Terungkap di Persidangan, Terdakwa Akui Tebang 25 Pohon Karet Hadijah Dibantu Anak Berinisial AH
Berita ini 1 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 11:00 WIB

Bapenda dan Dishub Diminta Buka-Bukaan Terkait PAD Festival Sungai Penuh

Rabu, 18 November 2026 - 21:09 WIB

Tilawah Terbaik Asal Kerinci Diduga Dibully Kepsek, Orang Tua Minta Dinas Pendidikan Turun Tangan

Rabu, 18 November 2026 - 20:00 WIB

Lelang Kendaraan Dinas Rusak Berat, Pemkab Kerinci Raup PAD Rp 668,34 Juta

Rabu, 18 November 2026 - 19:28 WIB

Jadi Narasumber Orientasi PPPK Formasi Guru, Wabup Murison Beri Pesan Menyentuh

Rabu, 18 November 2026 - 15:49 WIB

Pihak Ketiga Buka Suara! Biaya Sampah Sudah Disetor ke LH, Parkir Dikelola Dishub

Berita Terbaru