Oleh: Sebri Asdian
Warga Jambi
GLOBALJAMBI.CO.ID – Kabut asap kembali menyelimuti Provinsi Jambi. Udara semakin menyengat, aktivitas masyarakat terganggu, dan ancaman kesehatan terus membayangi warga. Namun, di tengah situasi tersebut, masyarakat justru mendengar berbagai penjelasan yang memunculkan pertanyaan tentang keseriusan pemerintah menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Awalnya, Gubernur Jambi Al Haris menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa titik api sudah tidak ada. Setelah itu, muncul pernyataan bahwa kabut asap merupakan cobaan dari Allah. Kemudian, Al Haris menjelaskan bahwa angin membawa sebagian asap dari luar daerah.
Lalu, apa lagi?
Sementara itu, masyarakat masih menghirup asap. Langit Jambi belum sepenuhnya bersih. Udara yang seharusnya menopang kehidupan justru mengancam kesehatan warga.
Wo Haris, jangan asal ngango!
Kritik ini bukan berarti gubernur tidak boleh berbicara. Sebaliknya, seorang pemimpin harus menjelaskan situasi secara terbuka, akurat, dan bertanggung jawab. Namun, setiap pernyataan harus selaras dengan fakta yang masyarakat hadapi sehari-hari.
Silakan menjelaskan cuaca dan arah angin. Silakan mengajak masyarakat bersabar menghadapi ujian. Akan tetapi, jangan sampai berbagai penjelasan tersebut mengaburkan persoalan utama: karhutla masih menjadi ancaman, kabut asap mengganggu kehidupan warga, dan masyarakat membutuhkan tindakan nyata.
Rakyat tidak membutuhkan penjelasan yang berputar-putar. Rakyat membutuhkan udara bersih, perlindungan kesehatan, serta bukti bahwa pemerintah bekerja secara serius.
Data Karhutla Jambi Mengkhawatirkan, Jangan Anggap Masalah Selesai
Mari berbicara berdasarkan data, bukan sekadar perasaan atau pernyataan.
Berdasarkan catatan Posko Satgas Karhutla Provinsi Jambi yang ANTARA beritakan pada 7 Oktober 2026, luas lahan yang terbakar sejak awal tahun mencapai 4.267,51 hektare hingga 6 Oktober 2026. Pada hari yang sama, pemantau mendeteksi 144 titik panas. Sementara itu, jumlah titik panas secara kumulatif sepanjang 2026 mencapai 12.106 titik.
Angka tersebut menunjukkan bahwa karhutla di Jambi bukan persoalan kecil. Karena itu, pemerintah tidak boleh menganggap masalah selesai hanya karena petugas tidak menemukan api aktif pada waktu atau lokasi tertentu.
Lebih mengkhawatirkan lagi, Open Data Provinsi Jambi melaporkan bahwa Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) di sejumlah wilayah menembus angka 300. Nilai tersebut masuk kategori berbahaya dalam skala ISPU Indonesia. Pemerintah pun mengimbau masyarakat memakai masker dan mewaspadai dampak kabut asap.
Dengan demikian, persoalan ini bukan sekadar perdebatan di media sosial. Kualitas udara yang buruk telah menjadi ancaman serius bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat.
Lantas, jika data menunjukkan kondisi yang mengkhawatirkan, apakah pemerintah cukup menjawab persoalan ini dengan sederet penjelasan?
Tentu tidak.
Asap Kiriman Bukan Alasan untuk Mengabaikan Tanggung Jawab
Al Haris menyebut angin membawa sebagian kabut asap dari luar daerah. Penjelasan tersebut mungkin relevan untuk menerangkan pergerakan asap dan penyebarannya ke wilayah Jambi.
Namun, masyarakat juga berhak mengetahui sumber kebakaran yang menghasilkan asap tersebut. Sebab, penjelasan tentang arah angin tidak otomatis menyelesaikan persoalan kebakaran di dalam wilayah Provinsi Jambi.
Bagaimana dengan ribuan hektare lahan yang terbakar? Bagaimana dengan titik api yang membutuhkan penanganan? Lalu, bagaimana pemerintah mencegah kebakaran serupa agar tidak terus berulang?
Data BPBD yang detikSumbagsel kutip pada 2 Oktober 2026 mencatat kebakaran di sejumlah kabupaten. Batang Hari, Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, Muaro Jambi, dan Sarolangun termasuk wilayah dengan luasan kebakaran yang besar.
Karena itu, pemerintah perlu menjawab persoalan ini secara menyeluruh. Jangan sampai masyarakat terus memperdebatkan asal asap, sementara upaya pengendalian sumber kebakaran belum menunjukkan hasil yang memuaskan.
Memang, pemerintah tidak bisa mengatur arah angin atau memaksa hujan turun. Meski demikian, pemerintah dapat memperkuat kesiapan personel, mempercepat pemadaman, mengawasi kawasan rawan, menegakkan hukum, dan melindungi masyarakat.
Selain itu, pemerintah perlu memperkuat koordinasi lintas provinsi jika data menunjukkan bahwa asap berasal dari luar wilayah Jambi.
Arah angin memang tidak bisa diperintah, tetapi pemerintah tetap harus menunjukkan tanggung jawab.
Apa Hasil Kerja Pemprov Jambi? Rakyat Berhak Mengetahuinya
Pertanyaan tentang hasil kerja Al Haris dalam menangani karhutla layak muncul di tengah situasi ini.
Bukan berarti pemerintah tidak melakukan upaya. Pemerintah Provinsi Jambi bersama Satgas Karhutla telah mengerahkan personel dan merencanakan Operasi Modifikasi Cuaca. Al Haris juga menjelaskan bahwa kabut tebal dan jarak pandang rendah menghambat penerbangan untuk operasi modifikasi cuaca maupun pemadaman menggunakan helikopter.
Selain itu, berdasarkan pemberitaan detikSumbagsel pada 7 Oktober 2026, pemerintah kembali menjadwalkan operasi modifikasi cuaca pada 9–10 Oktober 2026 untuk membantu memicu hujan jika kondisi atmosfer mendukung.
Tentu, masyarakat perlu mengapresiasi upaya yang benar-benar berjalan. Namun, pemerintah juga harus membuka hasilnya kepada publik.
Berapa titik api yang berhasil dipadamkan? Seberapa luas lahan yang masih terbakar? Apakah jumlah kebakaran terus menurun? Bagaimana perkembangan kualitas udara dari hari ke hari? Kemudian, apakah warga yang paling terdampak sudah memperoleh perlindungan kesehatan yang memadai?
Pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban yang konkret, bukan sekadar pernyataan bahwa pemerintah terus bekerja.
Lebih jauh lagi, Pemprov Jambi perlu menjelaskan strategi penanganan jika hujan tidak kunjung turun atau operasi udara kembali menghadapi kendala.
Jangan sampai pemerintah terlalu bergantung pada hujan, sementara pemadaman darat, pencegahan kebakaran, pengawasan kawasan rawan, dan penegakan hukum tidak berjalan sebanding dengan besarnya ancaman.
Begitu pula dengan persoalan kewenangan. Pemerintah tidak boleh menjadikan keterbatasan kewenangan sebagai jawaban untuk semua masalah. Jika kebakaran terjadi di wilayah Jambi, pemerintah harus mengoptimalkan seluruh instrumen yang tersedia. Sebaliknya, jika sumber asap berasal dari luar daerah, pemerintah perlu memperkuat koordinasi dengan pihak terkait.
Ukuran keberhasilan bukan banyaknya pernyataan, melainkan hasil nyata yang masyarakat rasakan.
Jangan Jadikan Takdir sebagai Pengganti Tanggung Jawab
Ketika Al Haris menyebut kabut asap sebagai cobaan dari Allah, masyarakat tentu memiliki ruang untuk memandang bencana melalui keyakinan masing-masing.
Namun, keyakinan tidak boleh menggantikan ikhtiar dan tanggung jawab pemerintah.
Bukankah manusia juga harus berusaha mencegah kerusakan? Bukankah pemerintah memiliki kewenangan untuk melindungi masyarakat, mengawasi kegiatan yang berisiko menimbulkan kebakaran, dan menegakkan aturan?
Jangan sampai masyarakat hanya menerima imbauan untuk bersabar, memakai masker, mengurangi aktivitas di luar rumah, dan menunggu hujan.
Sebab, masyarakat bukan hanya membutuhkan imbauan untuk bertahan menghadapi asap. Mereka juga berhak menuntut langkah nyata untuk mencegah dan mengatasi sumber bencana.
Anak-anak membutuhkan udara yang layak untuk belajar. Pekerja membutuhkan lingkungan yang aman untuk beraktivitas. Lansia dan kelompok rentan membutuhkan perlindungan ekstra. Sementara itu, pelaku usaha membutuhkan kepastian agar kegiatan ekonomi tidak terus terganggu.
Karena itu, pemerintah harus menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama. Pemerintah juga perlu menyampaikan informasi kualitas udara secara berkala, memperkuat layanan kesehatan, dan memastikan kelompok rentan memperoleh bantuan yang mereka butuhkan.
Masyarakat tidak bisa terus menyesuaikan diri dengan bencana yang berulang tanpa kepastian kapan kondisi akan membaik.
Wo Haris, masyarakat tidak menuntut Anda mengendalikan seluruh faktor alam. Namun, rakyat berhak menuntut pemerintah bekerja secara terukur, transparan, dan bertanggung jawab.
Jika Anda menyatakan titik api sudah tidak ada, jelaskan tanggal, lokasi, dan sumber data yang mendukung pernyataan tersebut. Jika Anda menyebut asap berasal dari luar daerah, sampaikan dasar pemantauannya. Jika pemerintah mengklaim telah bekerja maksimal, tunjukkan perkembangan penanganan dan hasilnya.
Dengan begitu, masyarakat dapat menilai kinerja pemerintah berdasarkan fakta, bukan sekadar mendengar klaim.
Seorang gubernur memang tidak harus memiliki jawaban instan untuk setiap persoalan. Akan tetapi, seorang pemimpin harus berani menjelaskan keadaan secara jujur, mengakui kendala, memperbaiki strategi, dan memastikan masyarakat tidak menghadapi dampak bencana sendirian.
Oleh sebab itu, Pemprov Jambi perlu membuka laporan penanganan karhutla secara berkala. Pemerintah juga harus memperkuat pemadaman, mengawasi sumber kebakaran, menindak pelanggaran hukum, dan memastikan perlindungan kesehatan masyarakat berjalan efektif.
Jangan sampai pernyataan pemerintah terdengar menenangkan, sementara kondisi di lapangan belum menunjukkan perbaikan yang berarti.
Wo Haris, jangan asal ngango!
Kabut asap tidak akan hilang hanya dengan memperdebatkan asalnya. Udara tidak akan bersih hanya karena pemerintah menyatakan bahwa penanganan terus berjalan. Begitu pula, lahan yang terbakar tidak akan pulih hanya dengan sederet penjelasan.
Jika pemerintah sudah bekerja maksimal, tunjukkan hasilnya kepada rakyat. Jika masih ada kelemahan, segera perbaiki. Jika membutuhkan bantuan pemerintah pusat, sampaikan kebutuhan tersebut berdasarkan data. Apabila ada pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran, proses sesuai hukum.
Jangan sampai masyarakat lebih dahulu kehilangan kesabaran sebelum pemerintah menemukan jalan keluar.
Pada akhirnya, masyarakat tidak sedang menunggu perlombaan menyusun alasan. Mereka menunggu kepemimpinan yang hadir, bekerja, dan berani mempertanggungjawabkan hasilnya.
Wo Haris, rakyat Jambi tidak sedang menunggu penjelasan baru. Rakyat sedang menunggu Jambi kembali memiliki udara bersih.
Selama masyarakat masih menghirup asap, pertanyaan tentang keseriusan pemerintah menangani karhutla akan terus relevan. Sebab, keberhasilan seorang pemimpin bukan hanya terlihat dari apa yang ia ucapkan, melainkan juga dari perubahan nyata yang rakyat rasakan.
