GLOBALJAMBI.CO.ID – Wacana pembangunan fly over Sungai Penuh–Tapan dan Kerinci–Bungo kembali mencuat. Pemerintah Kota Sungai Penuh secara resmi mengajukan usulan pengkajian proyek konektivitas tersebut kepada Gubernur Jambi, Al Haris.
Namun demikian, kemunculan usulan baru ini memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat. Banyak warga mempertanyakan sejauh mana keseriusan pemerintah mewujudkan proyek strategis tersebut, mengingat sejumlah persoalan lain di Kerinci dan Sungai Penuh hingga kini belum menunjukkan penyelesaian yang jelas.
Mulai dari persoalan sampah yang terus menjadi keluhan masyarakat hingga pembangunan Jalan Renah Pemetik yang berulang kali masuk pembahasan, tetapi belum juga terealisasi secara optimal.
Konektivitas Kerinci Kembali Masuk Agenda Pembangunan
Pemkot Sungai Penuh menyerahkan usulan tersebut kepada Ketua Tim Tenaga Ahli Gubernur Jambi, Ir. H. Syahrasaddin, M.Si, saat kegiatan Diskusi Rabuan Roadshow Tenaga Ahli Gubernur Jambi Tahun 2026 di Kota Sungai Penuh.
Melalui surat resmi itu, Pemkot Sungai Penuh meminta Pemerintah Provinsi Jambi mengkaji kemungkinan pembangunan fly over atau jalur konektivitas baru yang dapat memperpendek akses menuju Provinsi Sumatera Barat maupun Kota Jambi.
Selama ini, masyarakat Kerinci dan Sungai Penuh masih menghadapi kendala jarak tempuh yang panjang, biaya logistik yang tinggi, serta keterbatasan akses transportasi.
Padahal, kawasan Kerinci dan Sungai Penuh memiliki potensi besar di sektor pariwisata, pertanian, UMKM, dan ekonomi kreatif. Akan tetapi, keterbatasan konektivitas masih menjadi hambatan utama yang memperlambat pertumbuhan wilayah.
Karena itu, Pemkot Sungai Penuh juga meminta dukungan anggota DPRD Provinsi Jambi dari daerah pemilihan Kerinci-Sungai Penuh agar mengawal usulan tersebut hingga masuk dalam prioritas pembangunan daerah.
Al Haris Minta Kajian Serius, Bukan Sekadar Wacana
Menanggapi usulan tersebut, di kutip dari keterangan di media, Gubernur Jambi Al Haris menegaskan bahwa pemerintah harus mengawali setiap proyek besar dengan kajian yang matang.
Menurut Al Haris, pemerintah tidak boleh hanya berangkat dari keinginan politik atau aspirasi masyarakat semata. Sebaliknya, pemerintah harus menyusun kajian teknis, ekonomi, lingkungan, trase jalan, hingga skema pembiayaan secara komprehensif.
Karena itu, Al Haris berencana menggerakkan OPD terkait untuk menyusun kajian awal yang melibatkan Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Tim Tenaga Ahli Gubernur, serta pemerintah daerah terkait.
Selain itu, Al Haris juga membuka berbagai kemungkinan solusi. Ia menilai hasil kajian nantinya bisa mengarah pada pembangunan fly over, jalan tembus baru, peningkatan ruas jalan yang sudah ada, pelebaran jalan, atau kombinasi beberapa alternatif tersebut.
Menurutnya, pemerintah harus mencari solusi terbaik yang benar-benar memberikan dampak langsung bagi masyarakat Kerinci dan Sungai Penuh.
Di sisi lain, Al Haris mengingatkan bahwa wilayah Kerinci memiliki tantangan geografis yang kompleks. Kawasan pegunungan, risiko longsor, kawasan konservasi, hingga regulasi lingkungan menjadi faktor yang wajib di perhitungkan sejak awal.
Publik Menunggu Bukti, Bukan Lagi Deretan Janji
Meski usulan ini mendapat respons positif dari Gubernur Jambi, sebagian masyarakat masih menyikapinya dengan penuh kehati-hatian.
Pasalnya, publik masih mengingat sejumlah persoalan daerah yang berulang kali masuk agenda pembahasan, tetapi belum menunjukkan hasil nyata.
“Persoalan pengelolaan sampah Kerinci dan Sungai Penuh misalnya. Hingga kini, masalah tersebut masih menjadi pekerjaan rumah yang belum sepenuhnya terselesaikan,” ujar Afdika, aktivis Kerinci – Sungai Penuh.
Begitu pula dengan pembangunan Jalan Renah Pemetik yang selama bertahun-tahun terus muncul dalam berbagai diskusi pembangunan. Namun hingga saat ini, masyarakat masih menunggu realisasi yang lebih konkret.
Karena itu, muncul pertanyaan yang mulai ramai di perbincangkan publik. “apakah usulan fly over Sungai Penuh–Tapan dan Kerinci–Bungo akan menjadi terobosan nyata atau hanya menambah daftar panjang rencana yang berhenti di meja kajian?,” tegasnya.
Pertanyaan tersebut tentu tidak muncul tanpa alasan. Masyarakat menginginkan bukti nyata, bukan sekadar wacana yang berulang dari tahun ke tahun.
Di sisi lain, proyek konektivitas sebesar ini memang membutuhkan dukungan pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi Jambi harus menyiapkan data yang kuat, mulai dari volume lalu lintas, dampak ekonomi, pengurangan biaya logistik, potensi wisata, status lahan, risiko bencana, hingga skema pembiayaan.
Jika seluruh pihak bergerak dalam satu langkah, mulai dari Pemkot Sungai Penuh, Pemkab Kerinci, Pemprov Jambi, DPRD Provinsi Jambi hingga perwakilan Jambi di tingkat nasional, maka peluang mewujudkan proyek strategis tersebut akan semakin besar.
Kini, surat usulan sudah berada di meja Gubernur Jambi. Tim Tenaga Ahli sudah menerima. Pemerintah Provinsi juga telah memberikan sinyal tindak lanjut.
Namun pada akhirnya, masyarakat Kerinci dan Sungai Penuh tidak hanya menunggu kajian. Masyarakat menunggu realisasi.
