GLOBALJAMBI.CO.ID, KERINCI – Pemerintah Kabupaten Kerinci terus mendorong peningkatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan bebas dari penyimpangan. Salah satu langkah nyatanya, Inspektorat Kabupaten Kerinci menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Semester I Tahun 2025, Kamis (7/8/2025).
Rakor ini membahas progres TLHP dari BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi dan hasil pengawasan internal APIP Kabupaten Kerinci. Tak hanya itu, momen penting ini juga dirangkai dengan penandatanganan Piagam Audit Intern, sebagai bentuk komitmen penguatan fungsi pengawasan internal di lingkungan Pemkab Kerinci.
Acara dibuka langsung oleh Bupati Kerinci, Monadi, S.Sos., M.Si, dan dihadiri oleh Sekda, Staf Ahli, Asisten Setda, seluruh Kepala OPD, Camat, Kepala Bagian Setda, hingga perwakilan dari Forum APDESI dan Forum Kepala Desa.
Bupati Tegas: “Target Kita 80%, Jangan Lagi Ada yang Lalai”
Dalam arahannya, Bupati Monadi menyoroti capaian TLHP yang masih jauh dari harapan. “Capaian kita baru 72,62%. Saya minta seluruh OPD segera menyusun strategi percepatan yang terukur dan terencana. Jangan tunda-tunda lagi, target kita jelas: minimal 80% dalam waktu dekat,” tegasnya.
Monadi juga menekankan bahwa TLHP bukan sekadar formalitas, melainkan indikator penting dalam membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan terpercaya.
Inspektorat Didorong Jadi Pengawas yang Aktif dan Independen
Penandatanganan Piagam Audit Intern dalam kegiatan ini menjadi simbol perkuatan posisi Inspektorat sebagai pengawas internal yang independen, profesional, dan strategis. Inspektorat diharapkan dapat menjadi pendorong utama budaya pengawasan yang kuat dan pencegahan penyimpangan di seluruh lini pemerintahan.
Meningkatkan Sinergi untuk Pelayanan Publik Berkualitas
Dengan terselenggaranya Rakor ini, Pemerintah Kabupaten Kerinci menegaskan kembali pentingnya komitmen kolektif seluruh perangkat daerah untuk menyelesaikan seluruh temuan hasil pemeriksaan.
“Ini bukan hanya soal administrasi, tapi soal kepercayaan publik terhadap kita. TLHP harus ditindaklanjuti secara serius demi pelayanan publik yang lebih baik dan tata kelola pemerintahan yang sehat,” tutup Bupati.
Inspektur Zufran: Perlu Komitmen dan Aksi Nyata dari Semua Pihak
Sementara itu, Inspektur Inspektorat Kabupaten Kerinci, Zufran, menambahkan bahwa percepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan harus menjadi prioritas bersama, bukan hanya tanggung jawab Inspektorat semata.
“Kami di Inspektorat sudah melakukan monitoring dan pendampingan. Namun, kunci keberhasilan TLHP ada pada komitmen perangkat daerah masing-masing. Ini bukan hanya soal menyelesaikan catatan, tapi soal membangun budaya taat aturan dan bertanggung jawab,” jelas Zufran.
Zufran juga menyampaikan bahwa Inspektorat akan terus memperkuat fungsi pengawasan, baik melalui audit internal maupun pemantauan progres TLHP secara berkala. “Kami akan tindak lanjuti dengan pemanggilan dan asistensi langsung jika ditemukan OPD yang tidak serius dalam penyelesaian,” tambahnya.(adi)
