Teks Fhoto : Fhoto Herman Fatrik, SH
Indonesia yang memiliki jumlah penduduk ke-4 terbesar didunia menganut sistem demokrasi dalam menjalankan roda pemerintahan.
Sistem demokrasi dengan paham dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat ini, menjadikan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang dilimpahkan kepada wakil-wakilnya, baik di eksekutif maupun legislatif.
Hal ini menjadikan seluruh pemangku jabatan yang lahir dari proses demokrasi bertugas untuk menselaraskan ucapan dan perbuatannya, agar selalu berpihak dan mewakili suara dan kepentingan rakyat diatas kepentingan pribadi, golongan atau kelompok.
Wajar ketika orang berpendapat bahwa nasib pejabat-pejabat tersebut ditentukan oleh seberapa mampunya mereka menjalankan amanah dan menahan nafsu, karna bisa saja mereka dihadapkan oleh pilihan antara neraka-surga atau bebas-penjara.
Dalam satu minggu belakangan ini publik dihebohkan dengan revisi UU KPK, karna banyak sekali pasal-pasal yang kontroversial dan dianggap malah semakin melemahkan KPK.
tidak hanya berhenti disitu, Publik juga dihebohkan dengan agenda pengesahan RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan, RUU pesantren, RUU Minerba, dan RUU Pertanahan, yang lagi-lagi ada banyak sekali pasal-pasal yang kontroversial didalamnya, yang dianggap merugikan masyarakat, membunuh nilai-nilai demokrasi, mengganggu privasi masyarakat dan mengedepankan kepentingan kelompok tertentu.
Hal ini mengundang reaksi dari berbagai pihak, baik dari akademisi, LSM, Aktivis dan tidak lupa mahasiswa diberbagai kota dan kabupaten se-Indonesia. Terkhusus mahasiswa, mereka membuat gerakan serentak turun kejalan untuk menolak keras atas Revisi dan Rancangan Undang-undang kontroversial tersebut.
Parlemen jalanan ini adalah buah hasil dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan DPR yang dianggap tidak mampu mengakomodir aspirasi-aspirasi rakyat yang jelas-jelas semua itu bertujuan untuk meningkatkan pembangunan nasional secara menyeluruh dari berbagai sisi.
Harusnya parlemen jalanan tidak ada lagi dibumi yang kita cintai ini karna kita telah memberikan kepercayaan dan wewenang penuh kepada wakil kita yang duduk manis di kursi megah dengan harapan mereka yang peka terhadap kondisi sosial masyarakat.
Kekecewaan berjamaah ini kemudian diperparah dengan adanya tindakan represif oknum aparat kepolisian, yang cenderung sewenang-wenang dalam menjaga keamanan peserta aksi di berbagai kota dan kabupaten. Akibatnya ratusan korban jiwa berjatuhan baik luka ringan, luka berat maupun meninggal dunia.
Wahai kalian aktivis dan seluruh anggota parlemen jalanan!! Keadilan harus selalu kita tegakkan, perjuangan belum selesai dan harus tetap berlanjut, tetap semangat melawan tirani, karena kita berkewajiban untuk memastikan bumi pertiwi ini layak dan nyaman untuk dihuni oleh semua kalangan.
Panjang umur perjuangan, sampai bertemu di alun-alun kota.
Hidup mahasiswa.
Takbir!!!
Oleh : Herman Fatrik, SH
