KERINCI, GLOBALJAMBI. CO. ID — Di tengah sambutan meriah dan karpet merah setiap kali Gubernur Jambi Al Haris berkunjung ke Kerinci dan Sungai Penuh, kenyataan di balik angka anggaran menunjukkan hal sebaliknya: dua daerah paling barat di Provinsi Jambi ini justru kembali mendapat porsi paling kecil dalam program bantuan sosial dan distribusi APBD 2025.
Pemerintah Provinsi Jambi resmi menggelontorkan dana sebesar Rp11 miliar untuk program bedah rumah tahun 2025. Namun ironisnya, Kabupaten Kerinci hanya kebagian 31 unit dengan anggaran Rp620 juta, dan Kota Sungai Penuh malah menjadi yang paling sedikit di seluruh provinsi—hanya 30 unit senilai Rp600 juta.
Kontras dengan itu, kampung halaman Gubernur Al Haris sendiri, Kabupaten Merangin, justru meraih alokasi tertinggi: 86 unit bantuan senilai Rp1,72 miliar.
Berikut data lengkap distribusi kuota program bedah rumah Pemprov Jambi 2025: Kabupaten Merangin: 86 unit (Rp1,72 miliar) Kabupaten Muaro Jambi: 61 unit (Rp1,22 miliar) Kabupaten Sarolangun: 56 unit (Rp1,12 miliar) Kota Jambi: 50 unit (Rp1 miliar) Kabupaten Tebo: 50 unit (Rp1 miliar) Kabupaten Batanghari: 44 unit (Rp880 juta) Kabupaten Bungo: 40 unit (Rp800 juta) Kabupaten Tanjab Timur: 51 unit (Rp1,02 miliar) Kabupaten Tanjab Barat: 51 unit (Rp1,02 miliar) Kabupaten Kerinci: 31 unit (Rp620 juta) Kota Sungai Penuh: 30 unit (Rp600 juta)
“Kami Disambut Hangat, Tapi Ditinggal Dingin”
Kekecewaan warga pun memuncak. Sambutan adat yang megah, bunga-bunga kehormatan, hingga deretan baliho saat kunjungan gubernur ternyata tak sebanding dengan perhatian nyata terhadap pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
“Gubernur datang disambut adat, dijamu dengan segala penghormatan. Tapi begitu giliran anggaran, kami seperti anak tiri. Hanya remah-remah yang diberikan,” kata Ruslan, tokoh masyarakat Kerinci Sungai Penuh
Lebih jauh, Jul, warga Sungai Penuh menambahkan, “Bukan hanya soal bedah rumah. Jalan provinsi yang rusak parah di Danau Kerinci dan Keliling Danau dibiarkan bertahun-tahun. Tak kunjung diperbaiki. Di mana keadilan untuk Kerinci?”
Jalan berlubang besar, aspal mengelupas, dan akses vital yang rusak menjadi potret keseharian masyarakat. Ironisnya, kondisi ini berlangsung lama tanpa perhatian yang memadai dari pemerintah provinsi.
Ketimpangan Kian Kasat Mata
Fenomena ini bukan yang pertama. Pada pembahasan APBD 2025 sebelumnya, Kerinci dan Sungai Penuh juga diketahui hanya menerima porsi kecil dibandingkan daerah lain. Ketimpangan anggaran kian mencolok, sementara kebutuhan warga terhadap rumah layak huni, infrastruktur jalan, dan fasilitas dasar lainnya masih tinggi.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari Gubernur Al Haris atau pihak Pemerintah Provinsi Jambi terkait dasar penentuan alokasi program bedah rumah yang terkesan sarat kepentingan daerah asal.(adi)
