GLOBALJAMBI.CO.ID, KERINCI – CV Adyan Jaya Mandiri kembali tercatat sebagai pemenang tender proyek pembangunan Gedung DPRD Kerinci untuk tahun anggaran 2025. Ini adalah tahun ketiga berturut-turut perusahaan tersebut menggarap proyek yang sama, meskipun dua tahun pelaksanaan sebelumnya diwarnai dengan sorotan keras atas kerusakan sebagian hasil pekerjaan.
Proyek pembangunan tahap pertama dimulai pada tahun 2023 dengan nilai kontrak sebesar Rp 8,2 miliar. Pada tahun berikutnya, pembangunan berlanjut dengan tambahan anggaran sebesar Rp 4,86 miliar. Namun, yang mengejutkan, tahun ini anggaran proyek justru melonjak drastis hingga mencapai Rp 14,3 miliar hampir dua kali lipat dari total dua tahun sebelumnya.
Yang menjadi pertanyaan publik kini bukan hanya soal lonjakan anggaran, tetapi kenapa perusahaan yang sama terus-menerus memenangkan proyek, meskipun sejumlah kerusakan pekerjaan sudah ditemukan sejak 2023 dan 2024. Retakan dinding, plafon mengelupas, hingga cat yang terkelupas sebelum waktu pemeliharaan usai menjadi bagian dari catatan buruk yang tak bisa diabaikan.
Padahal, dalam regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah, keberlanjutan kontrak dengan penyedia jasa seharusnya mempertimbangkan track record kinerja. Namun nyatanya, CV Adyan Jaya Mandiri tetap keluar sebagai pemenang. Ada apa di balik semua ini?
Dugaan “Main Mata” dan Jalur Khusus?
Sumber internal yang enggan disebutkan namanya mengungkap bahwa kemenangan CV Adyan Jaya Mandiri bukan sekadar karena penawaran teknis dan harga. Namun siapa sosok “orang kuat” yang selalu membackup perusahaan tersebut sejak awal proyek digulirkan.
Sejumlah aktivis anti korupsi mendesak aparat penegak hukum dan lembaga audit seperti BPK dan BPKP untuk turun tangan menyelidiki proses tender serta evaluasi teknis yang dilakukan oleh panitia lelang. “Kalau dibiarkan, ini bisa menjadi preseden buruk bagi tata kelola anggaran daerah. Pekerjaan bermasalah justru terus diberi proyek besar,” ungkap salah satu aktivis LSM di Kerinci.
Lembaga DPRD Terjebak dalam Bangunan yang Belum Sempurna?
Ironisnya, gedung yang dibangun untuk menampung para wakil rakyat justru menyimpan sejumlah pertanyaan besar. Apakah DPRD Kerinci mengetahui kondisi teknis proyek yang bermasalah? Apakah mereka turut mengawasi? Ataukah mereka juga terjebak dalam sistem yang sudah dikunci dari hulu?
Saatnya Transparansi dan Evaluasi Total
Masyarakat kini menunggu tindakan tegas dari Bupati Kerinci, Inspektorat Daerah, hingga aparat penegak hukum. Tender proyek multi tahun dengan nilai puluhan miliar rupiah tak seharusnya menjadi ladang monopoli bagi satu pihak saja, apalagi jika kualitas kerjanya masih dipertanyakan.
Transparansi adalah harga mati. Evaluasi menyeluruh atas CV Adyan Jaya Mandiri dan proses lelang Gedung DPRD Kerinci tahun 2023–2025 harus segera dilakukan. Jangan sampai proyek ratusan miliar rupiah justru melahirkan gedung megah yang rapuh secara fisik maupun moral.(Adi)
