GLOBALJAMBI.CO.ID – Bupati Kerinci, Monadi, S.Sos., M.Si., mengeluarkan kebijakan tegas terkait penggunaan teknologi Artificial Intelligence (AI). Dalam pembuatan dan penggunaan media publikasi yang membawa identitas Pemerintah Kabupaten Kerinci.
Melalui Surat Edaran Nomor 9/SE/Diskominfo/2026 tentang Kewajiban Mematuhi Standar Identitas Visual Resmi Pemerintah Kabupaten Kerinci. Bupati Monadi meminta seluruh perangkat daerah, instansi, lembaga, organisasi, komunitas. Hingga masyarakat yang membuat materi publikasi agar menjaga keaslian identitas visual pemerintah daerah.
Surat edaran yang Monadi tandatangani pada 12 November 2026 tersebut. Menekankan pentingnya keseragaman, keaslian, konsistensi, serta citra dan wibawa Pemerintah Kabupaten Kerinci. Dalam setiap bentuk publikasi, baik digital maupun cetak.
Selain itu, kebijakan ini juga menjadi perhatian khusus seiring meningkatnya penggunaan teknologi AI untuk membuat poster, flyer. Banner, infografis, gambar ucapan, video grafis, dan berbagai materi publikasi lainnya.
Bupati Kerinci Wajibkan Seluruh Pihak Gunakan Desain Resmi
Dalam surat edaran tersebut, Monadi menegaskan bahwa setiap pihak yang membuat media publikasi. Berkaitan dengan Pemerintah Kabupaten Kerinci wajib menggunakan desain dan standar identitas visual resmi.
Ketentuan ini berlaku bagi seluruh Perangkat Daerah, instansi, lembaga, organisasi, komunitas, maupun pihak lainnya. Yang menggunakan nama, logo, lambang daerah, foto pimpinan, atribut, serta elemen visual Pemerintah Kabupaten Kerinci.
Selanjutnya, setiap pembuat materi publikasi wajib berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kerinci.
Langkah tersebut bertujuan memastikan kesesuaian desain, materi, dan informasi dengan standar resmi pemerintah daerah.
AI Dilarang Mengubah Logo, Foto Pimpinan dan Lambang Daerah
Salah satu poin penting dalam surat edaran ini menyangkut penggunaan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).
Bupati Kerinci meminta seluruh pihak menggunakan teknologi AI secara cermat, teliti, dan bertanggung jawab. Setiap pembuat desain juga wajib memeriksa serta memverifikasi hasil AI sebelum memublikasikannya.
Pemeriksaan tersebut harus mencakup keaslian wajah dan penampilan pimpinan daerah, ketepatan nama, gelar, jabatan, logo, lambang daerah, warna, atribut, serta informasi lainnya.
Lebih tegas lagi, penggunaan AI tidak boleh mengubah, memanipulasi, mendistorsi, ataupun menyimpang dari identitas visual resmi Pemerintah Kabupaten Kerinci.
Dengan demikian, pembuat konten maupun pihak yang memublikasikan materi tetap memegang tanggung jawab penuh atas keakuratan dan kesesuaian hasil desain.
Apabila muncul keraguan terhadap hasil desain AI, pihak terkait wajib berkonsultasi dengan Diskominfo Kabupaten Kerinci sebelum memublikasikannya.
Diskominfo Jadi Koordinator, Pelanggaran Wajib Segera Diperbaiki
Selain mengatur penggunaan AI, surat edaran tersebut juga memuat larangan mengubah, memodifikasi, atau menggunakan logo, lambang daerah, foto resmi pimpinan, atribut, simbol, serta elemen identitas visual Pemerintah Kabupaten Kerinci secara tidak sesuai dengan ketentuan resmi.
Dalam hal ini, Diskominfo Kabupaten Kerinci berperan sebagai koordinator penyediaan panduan, materi, serta templat desain resmi. Dengan adanya pedoman tersebut, seluruh pihak memiliki acuan yang sama ketika membuat materi publikasi.
Sementara itu, kepala perangkat daerah wajib mengawasi seluruh jajaran di lingkungan kerja masing-masing agar mematuhi ketentuan surat edaran tersebut.
Setiap pihak yang membuat maupun menyebarluaskan publikasi dengan identitas Pemerintah Kabupaten Kerinci juga bertanggung jawab atas kesesuaian materi yang mereka publikasikan.
Jika muncul ketidaksesuaian, pihak terkait wajib segera melakukan perbaikan, penyesuaian, atau menarik materi publikasi tersebut.
Surat edaran ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan. Karena itu, Bupati Kerinci mengajak seluruh pihak membangun kesamaan pemahaman dan komitmen dalam menjaga identitas serta citra Pemerintah Kabupaten Kerinci.
Kebijakan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa kemajuan teknologi AI harus berjalan seiring dengan tanggung jawab, ketelitian, dan penghormatan terhadap identitas resmi daerah.
