GLOBALJAMBI.CO.ID – Pengamat perbankan Laila Farhat, S.E., M.M. menilai Bank Jambi memegang peran strategis dalam menggerakkan perekonomian daerah. Melalui layanan perbankan, Bank Jambi mendukung kelancaran transaksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jambi serta pemerintah kabupaten dan kota.
Laila menyampaikan pandangan tersebut di Jambi pada 29 September 2026. Menurutnya, APBD tidak hanya menjadi instrumen kebijakan fiskal, tetapi juga menggerakkan berbagai aktivitas ekonomi yang melibatkan pelaku usaha, UMKM, tenaga kerja, penyedia barang dan jasa, hingga masyarakat luas.
Oleh karena itu, sistem perbankan yang kuat memiliki peran penting dalam menghubungkan kebijakan anggaran pemerintah dengan perputaran uang di tengah masyarakat. Dalam konteks ini, Bank Jambi dapat memperkuat rantai ekonomi daerah melalui layanan transaksi yang aman, cepat, dan akuntabel.
Bank Jambi Dukung Kelancaran Distribusi APBD
Laila menjelaskan bahwa realisasi APBD memicu rangkaian transaksi ekonomi yang melibatkan berbagai sektor. Ketika pemerintah daerah membayar belanja barang dan jasa, misalnya, dana tersebut mengalir kepada penyedia barang, kontraktor, pelaku UMKM, serta tenaga kerja.
Selanjutnya, para penerima dana menggunakan penghasilan tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mengembangkan usaha, dan melakukan transaksi lainnya. Dengan demikian, belanja pemerintah dapat menciptakan efek ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
“Dari APBD ke masyarakat terdapat mata rantai transaksi yang panjang. Di dalam mata rantai tersebut, perbankan memiliki peran penting untuk memastikan arus transaksi berjalan aman, efisien dan akuntabel. Bank Jambi sebagai bank pembangunan daerah memiliki posisi strategis dalam ekosistem tersebut,” ujar Laila.
Selain itu, Bank Jambi mendukung berbagai kebutuhan transaksi pemerintah daerah. Layanan tersebut mencakup penerimaan pendapatan daerah, pembayaran belanja pemerintah, transaksi dengan pihak ketiga, serta layanan perbankan bagi aparatur dan masyarakat.
Karena itu, semakin besar realisasi APBD, semakin besar pula kebutuhan terhadap sistem perbankan yang mampu melayani transaksi secara cepat, aman, dan efisien.
Perputaran APBD Dorong Aktivitas Ekonomi Lokal
Menurut Laila, keberadaan Bank Jambi turut memperkuat hubungan antara aktivitas keuangan pemerintah dan perekonomian lokal. Melalui jaringan transaksi perbankan, dana pemerintah dapat mengalir ke berbagai sektor, mulai dari perdagangan, jasa, konstruksi, UMKM, hingga sektor produktif lainnya.
Di sisi lain, perputaran dana tersebut membuka peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kegiatan bisnis. Ketika pelaku usaha menerima pembayaran, mereka dapat menggunakan dana itu untuk membeli bahan baku, membayar pekerja, serta memperluas kapasitas usaha.
Dengan demikian, kelancaran transaksi APBD tidak hanya membantu pemerintah menjalankan program pembangunan, tetapi juga mendukung kegiatan ekonomi masyarakat.
“APBD Provinsi Jambi maupun APBD kabupaten dan kota memiliki aktivitas transaksi yang besar dan beragam. Karena itu, kapasitas sistem perbankan daerah harus mampu mengikuti kebutuhan pemerintah daerah sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat dan dunia usaha,” katanya.
Meski demikian, Laila menegaskan bahwa bank pembangunan daerah perlu menjaga keseimbangan antara kepentingan bisnis dan fungsi pembangunan. Bank Jambi perlu meningkatkan kualitas layanan sekaligus memperkuat manajemen risiko dan tata kelola perusahaan.
Transformasi Digital Perkuat Peran Bank Jambi
Seiring dengan meningkatnya kebutuhan transaksi keuangan, Bank Jambi perlu terus mempercepat transformasi digital. Melalui pengembangan layanan digital, bank dapat membantu pemerintah daerah memproses transaksi secara lebih efisien sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat dan pelaku usaha.
Selain mempercepat layanan, Bank Jambi juga perlu menjaga keamanan transaksi, meningkatkan kualitas kredit, serta memastikan keberlangsungan pelayanan. Langkah tersebut penting agar pertumbuhan bisnis berjalan seiring dengan penerapan prinsip kehati-hatian perbankan.
Laila juga mendorong pemerintah daerah dan Bank Jambi untuk memperkuat sinergi sesuai regulasi yang berlaku. Dengan sistem transaksi yang semakin terintegrasi, kedua pihak dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah sekaligus memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat.
“Bank daerah harus mampu menjaga keseimbangan antara fungsi bisnis dan fungsi pembangunan. Pertumbuhan bisnis penting, tetapi keamanan transaksi, kualitas kredit, tata kelola dan kontinuitas pelayanan juga tidak kalah penting,” ujarnya.
Pada akhirnya, kekuatan sistem keuangan daerah turut menentukan kelancaran realisasi anggaran dan perputaran ekonomi. Oleh sebab itu, Bank Jambi memiliki peluang untuk terus memperkuat perannya sebagai penghubung antara kebijakan anggaran pemerintah dan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Kalau APBD merupakan salah satu mesin penggerak ekonomi daerah, maka sistem keuangan yang menopangnya harus kuat. Bank Jambi dapat menjadi salah satu mata rantai penting yang menghubungkan kebijakan anggaran pemerintah dengan aktivitas ekonomi masyarakat,” pungkas Laila.
