GLOBALJAMBI.CO.ID – Anggaran pendidikan Kabupaten Kerinci Tahun 2026 menuai sorotan tajam. Di tengah banyaknya keluhan soal sekolah rusak, ruang belajar sempit, hingga minimnya fasilitas pendidikan di desa-desa, pemerintah justru mengalokasikan anggaran jumbo untuk belanja birokrasi.
Sementara itu, sejumlah program yang langsung menyentuh kebutuhan siswa malah tidak mendapat alokasi anggaran sama sekali.
Data yang dihimpun GLOBALJAMBI.CO.ID menunjukkan Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci menganggarkan sekitar Rp297,4 miliar untuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN. Selain itu, dinas juga tetap mengalokasikan dana untuk berbagai kebutuhan administrasi dan operasional birokrasi.
Namun di sisi lain, pemerintah tidak menganggarkan pembangunan ruang kelas baru, pembangunan unit sekolah baru, maupun rehabilitasi sedang dan berat ruang kelas sekolah.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan serius di tengah masyarakat. Apakah anggaran pendidikan benar-benar di fokuskan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, atau justru lebih banyak menghidupi birokrasi?
Pembangunan Sekolah dan Fasilitas Siswa Tidak Masuk Prioritas
Dalam struktur APBD 2026, sejumlah program penting untuk siswa dan sekolah tercatat bernilai nol rupiah.
Pemerintah tidak mengalokasikan anggaran untuk pembangunan ruang kelas baru. Selain itu, pengadaan perlengkapan peserta didik juga nihil. Bahkan pengadaan buku teks dan nonteks untuk siswa tidak masuk dalam daftar prioritas anggaran tahun ini.
Tak hanya itu, pemerintah juga tidak menganggarkan pengadaan alat praktik maupun alat peraga untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
Padahal, hingga saat ini masih banyak sekolah di wilayah pelosok Kerinci menghadapi keterbatasan fasilitas belajar. Beberapa sekolah bahkan masih membutuhkan perbaikan ruang kelas dan sarana penunjang pendidikan lainnya.
Masyarakat di sejumlah desa juga masih mengeluhkan kondisi ruang belajar yang belum memadai. Namun pemerintah justru mempertahankan dominasi belanja birokrasi dalam struktur APBD pendidikan.
Anggaran Administrasi Tetap Besar di Tengah Kritik Publik
Meski banyak program fisik pendidikan tidak berjalan, pemerintah tetap mengalokasikan anggaran untuk berbagai kegiatan administrasi.
Misalnya, penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD mencapai Rp99,5 juta. Selain itu, dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik mencapai Rp102,5 juta.
Pemerintah juga menganggarkan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah sebesar Rp 40 juta dan koordinasi penyusunan RKA-SKPD sebesar Rp30 juta.
Tidak hanya itu, berbagai kegiatan administrasi lainnya juga tetap memperoleh anggaran puluhan juta rupiah.
Di sisi lain, program revitalisasi bahasa daerah dan penyusunan modul bahasa daerah justru tidak memperoleh alokasi anggaran sama sekali.
Situasi tersebut memperlihatkan pola lama dalam birokrasi daerah. Administrasi tetap berjalan, tetapi kebutuhan dasar pelayanan pendidikan belum menjadi prioritas utama.
Aktivis Soroti APBD Pendidikan yang Dinilai Terlalu Birokratis
Aktivis muda Kerinci, Yopi Afrizal, menilai struktur APBD pendidikan Kabupaten Kerinci Tahun 2026 gagal menempatkan kebutuhan siswa sebagai prioritas utama.
Menurutnya, pemerintah terlalu fokus pada belanja aparatur dan administrasi di banding memperbaiki fasilitas pendidikan.
“Kita sangat prihatin melihat struktur APBD pendidikan Kerinci tahun 2026. Ketika ruang kelas baru tidak di anggarkan, rehabilitasi sekolah nihil, buku siswa nihil, justru belanja aparatur dan administrasi sangat besar. Ini menunjukkan orientasi pendidikan kita masih birokratis dan belum berpihak kepada siswa,” ujarnya, Minggu (17/05/2026).
Selain itu, Yopi juga menyoroti kondisi pendidikan di wilayah pedesaan dan daerah terpencil yang hingga kini masih menghadapi banyak keterbatasan.
“Di lapangan masih banyak sekolah dengan fasilitas terbatas. Ada ruang belajar yang membutuhkan perbaikan, ada kebutuhan buku dan perlengkapan siswa yang belum maksimal. Namun dalam APBD, yang terlihat justru rapat, koordinasi, administrasi, dan belanja birokrasi tetap gemuk,” katanya.
Karena itu, ia meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci menjadikan pembangunan fasilitas pendidikan sebagai prioritas utama.
“Kalau anggaran pendidikan hanya habis untuk menggaji sistem, lalu kapan sekolah di bangun? Kapan ruang kelas di perbaiki? Jangan sampai pendidikan hanya sibuk mengurus administrasi, sementara siswa belajar dengan fasilitas seadanya,” tegasnya.
Selain meminta evaluasi dari pemerintah daerah, Yopi juga mendorong DPRD Kabupaten Kerinci agar lebih aktif mengawasi arah penggunaan anggaran pendidikan.
“DPRD jangan hanya menjadi stempel anggaran. Mereka harus berani mengevaluasi kenapa program-program yang langsung menyentuh kebutuhan siswa justru banyak yang nol rupiah,” tutupnya.
Sementara itu, hingga berita ini di terbitkan, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci, Isra Kamar, belum memberikan keterangan terkait upaya konfirmasi yang di lakukan media.
