GLOBALJAMBI.COM, SUNGAIPENUH – Proses pengumuman kelulusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dilingkup Pemerintah Kota Sungai Penuh kembali menuai sorotan. Beberapa peserta dari berbagai daerah mengungkapkan kekecewaannya atas dugaan kecurangan dalam penentuan kelulusan.
Salah satu masalah yang mencuat adalah kurangnya transparansi terkait nilai perangkingan antar peserta dalam satu instansi. “Saya tidak tahu berapa nilai saya dibandingkan dengan peserta lain. Tidak ada transparansi yang jelas mengenai perangkingan. Padahal, ini penting agar semua pihak merasa prosesnya adil,” ujar salah satu peserta yang tidak mau disebutkan namanya.
Peserta lain menyampaikan kecurigaannya terkait kemungkinan adanya “peserta titipan” yang diduga sengaja diluluskan meski memiliki nilai yang tidak memadai. Hal ini menciptakan keresahan di kalangan pelamar yang telah berjuang keras melalui seleksi administrasi dan ujian.
“Kami hanya ingin keadilan. Kalau memang mereka lebih baik, tunjukkan nilai dan perangkingannya. Jangan sampai perjuangan kami selama ini sia-sia karena praktik kecurangan seperti ini,” keluh seorang pelamar dari salah satu instansi pemerintah di daerah.
Salah satu penyebab utama keresahan peserta adalah tidak adanya akses terhadap detail nilai peserta lain di satu instansi. Beberapa peserta mengaku hanya menerima hasil akhir tanpa mengetahui posisi mereka dalam daftar perangkingan. “Kami hanya menerima hasil nilai, diumumkan sesuai abjad nama, tidak berdasarkan perangkingan disetiap instansi seperti di Kabupaten Kerinci,” bebernya.
Sejumlah ahli menyarankan agar Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui BKPSDM Kota Sungai Penuh untuk meningkatkan transparansi dengan menyediakan sistem yang memungkinkan peserta melihat nilai masing-masing dan perangkingannya.
“Pemerintah harus lebih transparan untuk menjaga kredibilitas proses seleksi ini. Jika tidak, kepercayaan publik terhadap rekrutmen PPPK akan semakin menurun,” kata Hasim Saputra, Pengamat Kebijakan Publik Lokal Jambi.
Atas kejadian ini, pihak BKPSDM Sungai Penuh hingga kini belum memberikan pernyataan resmi terkait dugaan kecurangan ini. Namun, masyarakat mendesak agar pihak berwenang segera mengklarifikasi masalah tersebut dan membuka data nilai perangkingan secara terbuka.
Pengamat menyarankan adanya evaluasi terhadap sistem seleksi PPPK, termasuk penggunaan teknologi yang memungkinkan transparansi lebih baik. Dengan langkah ini, diharapkan keresahan masyarakat dapat teratasi dan kepercayaan terhadap proses rekrutmen kembali pulih.
Sementara itu, para peserta yang merasa dirugikan berencana untuk melaporkan dugaan kecurangan ini ke Ombudsman dan instansi terkait guna mencari keadilan.(Yat)
