GLOBALJAMBI.COM, KERINCI – Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan akan berkunjung ke Kabupaten Kerinci pada Rabu (03/04/2024) mendatang. Oleh karena itu, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kerinci meminta kepada Pemerintah Daerah untuk memanfaatkan momen kunjungan Presiden Joko Widodo tersebut.
Seperti disampaikan salah satu Pimpinan DPRD Kabupaten Kerinci, Boy Edwar. Dimana ia menyampaikan bahwa, biasanya setiap kunjungan Presiden Jokowi ke suatu Daerah, pasti bersama para menteri. Tentunya, momen ini harus dimanfaatkan untuk menyampaikan permasalahan serta apa yang dibutuhkan Kerinci untuk pembangunan Kerinci kedepannya.
Salah satunya yakni penanganan banjir yang yang beberapa waktu lalu melanda hampir seluruh wilayah Kabupaten Kerinci, yang salah satu penyebabnya yakni pendangkalan sungai Batang Merao dan juga Danau Kerinci. “Maka solusinya, harus dilakukan normalisasi dilakukan pengerukan sungai Batang Merao dan perbaikan danau yang termasuk danau kritis kerinci, untuk mengurangi dampak banjir,” ujarnya.
Calon kuat Bupati Kerinci ini juga menjelaskan bahwa, selain itu saat ini ada juga Empat program yang menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Kerinci untuk diusulkan ke Presiden Joko Widodo yaitu Jalan Nasional, Wisata, TNKS dan Jalan Evakuasi. “Saya ingin menyampaikan keluhan dari masyarakat, dimana mereka minta kepada pemerintah kabupaten Kerinci untuk mengusulkan kepada pak Jokowi mengenai penanganan jalan nasional yang menghubungkan Kerinci dengan Kabupaten tetangga,” ujarnya.
Politisi Partai Golkar yang terpilih kembali menjadi anggota DPRD Kabupaten Kerinci periode 2024 – 2029 ini menyebutkan bahwa, ruas jalan nasional yang menghubungkan Kerinci – Merangin, Kerinci – Solok Selatan, Sumatera Barat dan Kerinci – Pesisir Selatan sering terjadi longsor. Dan tentunya biaya penanganan longsor ini cukup besar, makanya anggaran harus ditingkatkan lagi, jika dianggarkan seperti anggaran yang lama, maka tidak akan cukup.
Ia juga menjelaskan Kabupaten Kerinci merupakan daerah pemasok bahan kebutuhan pokok di Provinsi Jambi dan daerah tetangga. “Jika terjadi longsor dan penanganan lambat, maka barang yang dibawa petani untuk keluar daerah menjadi terhambat, bahkan ada yang busuk,” ungkapnya.
Selain itu, Kabupaten Kerinci juga merupakan daerah wisata, untuk target utama adalah mengundang wisatawan datang ke Kerinci, tentu dengan baiknya akses jalan dan transportasi bisa menarik wisatawan untuk datang ke Kerinci.“Untuk fasilitas udara harus ditingkatkan, penerbangan dengan pesawat yang lebih besar lagi dan rute penerbangan kalau bisa ditambah lagi,” katanya.
Boy Edwar menambahkan lebih dari 50 persen wilayah Kabupaten Kerinci masuk dalam Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), dimana di dalam kawasan ini masyarakat dilarang untuk mengelolanya. Hal ini membuat lahan usaha masyarakat menjadi sempit.“Kerinci selama ini telah menjadi paru – paru dunia, tetapi tidak mendapat perhatian dan kompensasi dari Dunia dan Pemerintah Pusat. Pak Presiden harus memikirkan kompensasi Taman Nasional tersebut,” imbuhnya.
Mengenai jalan evakuasi, lanjut Calon Bupati Kerinci ini minta Pemerintah Daerah memperjuangkan pembukaan jalan evakuasi di Renah Pemetik yang tembus ke Bungo. Selain untuk jalan evakuasi, ruas jalan tersebut juga bisa menjadi jalan alternatif masyarakat menuju Jambi, ketika ruas jalan Kerinci – Bangko putus.“Pemerintah harus menyikapi kebutuhan rakyat, karena sebelum ada TNKS, masyarakat sudah banyak yang tinggal di Renah Pemetik dan untuk mengangkut hasil pertanian mereka mengeluarkan biaya yang cukup besar, jika jalan evakuasi dibuka, petani bisa memanfaatkan jalan tersebut untuk membawa hasil pertanian mereka keluar,” terangnya.
Lebih jauh, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Kerinci ini menyebutkan terkait dengan pemekaran Kerinci dirinya sangat mendukung, namun untuk saat ini belum tepat momennya.“Pemekaran sudah harapan kita semua untuk tujuan percepatan pembangunan, mendekatkan dan memudahkan pelayanan publik, ini kita kawal dan monitor terus, namun urgensi kedatangan presiden harus di gunakan untuk mendapatkan manfaat nyata dan cepat di sektor pembangunan dan ini bisa langsung dieksekusi para menteri terhadap problem utama yang tidak mampu di tangani daerah,” jelasnya lagi.
“Untuk saat ini ada ratusan daerah yang mengusulkan pemekaran dengan persyaratan yang sudah memenuhi semua, tapi ada regulasi yang mengaturnya, tidak mungkin Kerinci langsung di proses, karena ada moratorium. Jadi biarkan itu berproses,”tutupnya.(Adi)
