Usai Raup Untung Ratusan Juta, Pihak Ketiga Tinggalkan Lapangan Hancur dan Sampah Berserakan

Avatar photo

- Jurnalis

Rabu, 18 November 2026 - 14:46 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

GLOBALJAMBI.CO.ID – Kemeriahan Festival HUT ke-18 Kota Sungai Penuh kini menyisakan persoalan serius. Setelah rangkaian kegiatan berakhir, kondisi lapangan justru memunculkan kekecewaan masyarakat. Area yang sebelumnya menjadi pusat aktivitas pedagang dan hiburan kini tampak rusak, berlumpur, serta penuh sampah berserakan.

Ironisnya, persoalan tersebut muncul di tengah dugaan perputaran uang sewa lapak yang mencapai ratusan juta rupiah. Sementara pihak ketiga yang mengelola penyewaan lapak kini menuai sorotan karena publik mempertanyakan tanggung jawab mereka terhadap kebersihan dan pemulihan lokasi festival.

Sejumlah warga menilai penyelenggara maupun pengelola lapak tidak boleh hanya mengejar keuntungan dari aktivitas perdagangan. Sebaliknya, mereka juga harus memperhatikan kondisi fasilitas umum dan lingkungan setelah kegiatan berakhir.

“Kalau memang pihak ketiga yang mengelola lapak dan mendapatkan keuntungan besar dari kegiatan tersebut, seharusnya mereka juga bertanggung jawab terhadap kondisi lapangan setelah acara selesai. Jangan hanya mengambil keuntungan, sementara masyarakat yang menanggung dampaknya,” ungkap salah seorang warga.

Dugaan Raup Ratusan Juta dari Sewa Lapak, PAD Masih Dipertanyakan

Sebelumnya, pengelolaan sewa lapak Festival HUT ke-18 Kota Sungai Penuh juga memicu kontroversi. Informasi yang berkembang menyebut tarif penyewaan lapak berkisar Rp3 juta hingga Rp7 juta selama festival berlangsung.

Bahkan, seorang pedagang mengaku mengeluarkan uang Rp5,5 juta untuk menyewa satu tenda berukuran 5×5 meter.

Jika melihat tarif tersebut dan jumlah pedagang yang berpartisipasi, nilai transaksi penyewaan lapak berpotensi mencapai ratusan juta rupiah.

Namun, hingga kini, Pemerintah Kota Sungai Penuh belum membuka rincian total penerimaan dari aktivitas tersebut. Publik juga belum mengetahui siapa yang menerima uang sewa, bagaimana mekanisme pengelolaannya, serta apakah pihak pengelola menyetorkan kontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Baca Juga :  13 Desa Diguyur Hujan Abu Vulkanik Gunung Kerinci, Tiga Desa Paling Parah Terdampak

Persoalan ini semakin mengundang tanda tanya setelah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Sungai Penuh, Jumadil, mengaku tidak mengetahui secara rinci mekanisme pengelolaan lapak.

Saat awak media meminta penjelasan mengenai pihak pengelola, Jumadil menjawab singkat, “Pihak ketiga.”

Bahkan, ia menegaskan bahwa pihak pengelola tidak melibatkan Disperindag dalam urusan penyewaan lapak pedagang.

Pernyataan tersebut semakin memunculkan pertanyaan publik. Jika Disperindag tidak ikut mengatur urusan lapak, lalu siapa yang memberikan kewenangan kepada pihak ketiga untuk menarik uang dari para pedagang?

Selain itu, siapa yang menentukan tarif hingga Rp7 juta per lapak? Kemudian, apa dasar hukum dan bentuk kerja sama yang menjadi landasan pengelolaan tersebut?

Warga Minta APH Panggil Pihak Ketiga, Dugaan Pungli Berkedok Festival Disorot

Persoalan ini turut menarik perhatian aktivis Kerinci, Yudi. Sebelumnya, ia mempertanyakan dasar hukum pungutan sewa lapak yang diduga tidak melibatkan dinas teknis terkait.

Menurut Yudi, Pemerintah Kota Sungai Penuh harus menjelaskan pihak yang memberikan kewenangan kepada pengelola untuk menarik uang sewa dari para pedagang.

Terlebih lagi, aktivitas tersebut memanfaatkan ruang publik untuk kepentingan komersial. Karena itu, pemerintah harus memastikan seluruh proses memiliki dasar hukum, mekanisme kerja sama, serta pertanggungjawaban keuangan yang jelas.

Kini, masyarakat mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk turun tangan menelusuri dugaan pungutan yang tidak transparan tersebut.

Warga meminta APH memanggil pihak ketiga, panitia penyelenggara, serta pihak-pihak terkait guna mengungkap aliran uang sewa lapak dan tanggung jawab pengelola setelah festival berakhir.

Baca Juga :  Sukses Tangani Stunting, Kota Sungai Penuh Terendah Tingkat Provinsi Jambi dan Peringkat 2 Nasional

Selain itu, masyarakat meminta aparat memeriksa dasar penunjukan pengelola, jumlah keseluruhan penerimaan, serta kemungkinan adanya penyimpangan dalam mekanisme pungutan.

Jika pemeriksaan menemukan unsur pelanggaran hukum, masyarakat berharap aparat segera mengambil langkah sesuai ketentuan yang berlaku.

Lapangan Rusak dan Sampah Berserakan, Pemkot Jangan Lepas Tangan

Selain persoalan dugaan pungutan ratusan juta rupiah, kondisi lapangan pasca gelaran festival kini menjadi sorotan tersendiri.

Pantauan pada lokasi memperlihatkan area lapangan tampak kotor dengan berbagai sampah plastik, kemasan, dan material bekas kegiatan. Sejumlah bagian permukaan tanah juga terlihat berlumpur serta mengalami kerusakan.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai tanggung jawab pihak ketiga setelah mereka memperoleh keuntungan dari penyewaan lapak.

Apakah pengelola memiliki kewajiban membersihkan sampah dan memulihkan kondisi lapangan? Apakah panitia sudah memasukkan tanggung jawab tersebut dalam perjanjian kerja sama?

Publik menilai Pemerintah Kota Sungai Penuh tidak boleh tinggal diam. Sebab, penggunaan fasilitas umum untuk kegiatan komersial harus berjalan seiring dengan tanggung jawab menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan.

Oleh karena itu, pemerintah perlu membuka sejumlah informasi penting kepada masyarakat, mulai dari pihak pemberi mandat, dasar penunjukan pengelola, total penerimaan sewa lapak, aliran dana, kontribusi terhadap PAD, hingga tanggung jawab pemulihan lokasi festival.

Hingga berita ini terbit, redaksi belum memperoleh penjelasan resmi mengenai total penerimaan sewa lapak, dasar penunjukan pihak ketiga, maupun pertanggungjawaban pemulihan lapangan.

Pihak ketiga yang mengelola penyewaan lapak juga belum memberikan keterangan. Redaksi masih berupaya meminta klarifikasi dari Pemerintah Kota Sungai Penuh, panitia penyelenggara, dan pihak terkait lainnya.

Masyarakat berharap persoalan ini tidak berhenti sebatas polemik. Sebaliknya, pemerintah harus membuka seluruh informasi secara transparan, sementara APH perlu menelusuri setiap dugaan pelanggaran secara profesional dan objektif.

Jangan sampai Festival HUT ke-18 Kota Sungai Penuh hanya meninggalkan cerita keuntungan bagi segelintir pihak, sementara masyarakat harus menghadapi kerusakan fasilitas umum dan persoalan sampah yang tak kunjung tuntas.

Berita Terkait

Tilawah Terbaik Asal Kerinci Diduga Dibully Kepsek, Orang Tua Minta Dinas Pendidikan Turun Tangan
Lelang Kendaraan Dinas Rusak Berat, Pemkab Kerinci Raup PAD Rp 668,34 Juta
Jadi Narasumber Orientasi PPPK Formasi Guru, Wabup Murison Beri Pesan Menyentuh
Pihak Ketiga Buka Suara! Biaya Sampah Sudah Disetor ke LH, Parkir Dikelola Dishub
Tinjau Banjir Lubuk Suli, Bupati Kerinci Monadi Turun Langsung Pastikan Kondisi Warga
Tanggul Sungai Batang Merao Jebol, Ratusan Rumah di Kerinci Terendam Banjir hingga 2 Meter
Terungkap di Persidangan, Terdakwa Akui Tebang 25 Pohon Karet Hadijah Dibantu Anak Berinisial AH
Dugaan Permainan Anggaran KDMP Rp80 Miliar di Kerinci Mencuat, Nama Mertua Dandim Jadi Sorotan
Berita ini 58 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 21:09 WIB

Tilawah Terbaik Asal Kerinci Diduga Dibully Kepsek, Orang Tua Minta Dinas Pendidikan Turun Tangan

Rabu, 18 November 2026 - 20:00 WIB

Lelang Kendaraan Dinas Rusak Berat, Pemkab Kerinci Raup PAD Rp 668,34 Juta

Rabu, 18 November 2026 - 19:28 WIB

Jadi Narasumber Orientasi PPPK Formasi Guru, Wabup Murison Beri Pesan Menyentuh

Rabu, 18 November 2026 - 15:49 WIB

Pihak Ketiga Buka Suara! Biaya Sampah Sudah Disetor ke LH, Parkir Dikelola Dishub

Rabu, 18 November 2026 - 14:46 WIB

Usai Raup Untung Ratusan Juta, Pihak Ketiga Tinggalkan Lapangan Hancur dan Sampah Berserakan

Berita Terbaru